Golkar Meminta Kinerja Inspektorat Jenderal Diperbaiki Karena Marak Kasus OTT

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertegas peran dari Inspektorat Jenderal dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah. Terutama untuk meminimalisir tindak pidana korupsi.

Berikut 5 Nama Hakim Agung Yang Dipilih DPR

Komisi III DPR RI telah menyetujui calon hakim agung yang telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari lima calon hakim agung, seluruhnya dinyatakan lolos untuk selanjutnya dilantik menjadi hakim agung.

Respon KPK Terhadap Wacana Pencabutan Kewenangan Penuntutan

Pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR perihal pembatasan kewenangan KPK dalam hal penuntutan mengundang reaksi. Melalui juru bicara KPK, Febri Diansyah menegaskan, pihaknya berkewenangan melakukan proses penyelidikan hingga penuntutan.

Polisi Sedang Menyelidiki Asma Dewi Yang Terlibat Dengan SARACEN

Asma Dewi, ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam kelompok jaringan Saracen atau penebar ujaran kebencian dan Konten SARA. Dewi ditangkap di Komplek Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (11/9).

Presiden Jokowi Tidak Akan Memperlemah KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait usulan anggota panitia khusus hak angket DPR, Henry Yosodiningrat, terkait pembekuan sementara KPK. Jokowi menegaskan takkan membiarkan KPK diperlemah.

Tanggapan ESDM Terhadap Ekspos BBM Solar Oleh Pertamina

PT Pertamina (Persero) berencana akan melakukan ekspor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Perusahaan dikabarkan bahkan telah mengajukan izin ke Kementerian ESDM untuk mengirim Solar ke luar negeri.

Kapolda Kalteng : Anggota DPR Merencanakan & Memerintahkan 8 Orang Membakar Sekolah

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Brigjen Anang Revandoko mengatakan anggota DPRD Kalimantan Tengah, Yansen Binti berperan sebagai perencana dan menyuruh pembakaran tujuh sekolah dasar di Palangka Raya, periode Juli 2017.

PKS Meminta Presiden Jokowi Bertindak Membantu Rohingya

Sikap tegas Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap minoritas Rohingya di Myanmar sangat dinantikan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera bertindak nyata menghentikan pembersihan etnis (ethnic cleansing) di Myanmar.

Warga Depok Memblok Jalan Arief Rachman Hakim Untuk Menolak Sistem Satu Arah

Warga sekitar Jalan Arief Rachman Hakim (ARH) Depok memprotes Sistem Satu Arah (SSA) yang diberlakukan Dishub dan Polres Depok. Warga melakukan blokade saat SSA diterapkan sore tadi.

Deny, salah satu warga Kelurahan Beji mengatakan, sejak SSA diberlakukan warga jadi kesulitan. Jika ada keperluan di sekitar jalan itu merek jadi harus berputar hingga Jalan Dewi Sartika.

"Padahal rumah saya di belakang Jalan ARH, tapi harus muter-muter jauh," katanya, Rabu (30/8).

Bahkan, dia juga menyayangkan sikap Satpol PP yang mencopoti spanduk penolakan SSA yang dipasang di jalan itu. Menurutnya, seharusnya sebelum dilakukan penerapan SSA masyarakat yang lokasinya berdekatan dengan Jalan Arief Rachman Hakim diajak bicara dan berkomunikasi bersama.

"Namun sangat disayangkan Pemkot langsung melakukan penerapan SSA di Jalan Arief Rachman Hakim tanpa adanya komunikasi dengan warga kita yang ada di sekitar Arief Rachman Hakim," terang dia.

Warga pun meminta agar penerapan SSA di Jalan tersebut dihentikan. Karena penerapan SSA menimbulkan berbagai macam dampak seperti dampak sosial dan ekonomi. "Kami menolak SSA di sini karena merugikan warga," katanya.

A Nazin Fauzi menambahkan, dengan adanya penerapan SSA membuat kawasan lingkungan warga dijadikan jalan alternatif sehingga membuat jalan lingkungan di RW 03 menjadi semrawut dan anak anak tidak bisa bermain di lingkungan.

"Mau bermain dimana lagi anak-anak kita jalan lingkungan sudah dilintasi kendaraan dampak adanya SSA di Jalan Arief Rachman Hakim," katanya.

Ketua Forum Komunikasi Asosiasi LPM, Kecamatan Beji, Sutrisna menambahkan, penerapan SSA di Jalan ARH dinilai tidak akan memecahkan masalah kemacetan lalu-lintas di lokasi tersebut. Menurutnya, Depok lebih membutuhkan penambahan ruas jalan.

"SSA Arif Rahman Hakim mungkin membantu kelancaran bagi mereka yang aktifitas pagi pergi ke Jakarta sore pulang ke Depok namun untuk warga kita yang ada di sekitar Arief Rachman Hakim apakah menguntungkan atau merugikan" katanya. [

BBWSCC Mempercepat Penyelesaian Tanggul Raksasa Di Jakarta Utara 

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan mempercepat penyelesaian proyek tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Kelurahan Kali Baru, Cilincing Jakarta Utara. Proyek yang semula ditargetkan selesai pada 2019, dipercepat menjadi 2018.

PKB Masih Mempertimbangkan Untuk Memilih Jagoan Di Pilgub Jabar

Perolehan 7 kursi DPRD Jawa Barat yang dimiliki PKB amat diminati para calon gubernur di Pilgub Jabar 2018. Namun hingga kini, PKB belum menentukan siapa yang bakal diusung. Hingga kini, PKB masih menimbang calon yang tepat untuk diusung.

Gubernur BI Menyebutkan Pada Bulan Agustus Berpeluang Deplasi

Bank Indonesia (BI) memprediksi sepanjang Agustus 2017 akan terjadi deflasi. Sebab, pada minggu ketiga di bulan ini, inflasi masih terkendali.

Tahun 2018, Pemerintahan Akan Menyewa Hotel Di Madinah Selama Satu Musim

Mulai musim haji 2018, pemerintah Indonesia akan menyewa hotel di Madinah untuk jemaah menggunakan sistem sewa satu musim. Dengan sistem sewa baru ini, maka akan memudahkan panitia dalam mengatur pemondokan di Madinah, Arab Saudi.

Berikut Perincian 245 Proyek Yang Sedang Dikerjakan Pemerintahan Presiden Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menggarap 245 proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2019.

KEIN Meminta Agar Utang Luar Negeri Digunakan Untuk Sektor Produktif

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta mengatakan pemerintah perlu menggunakan utang untuk pertumbuhan sektor-sektor yang produktif dan menyokong ekonomi bangsa. 

Sri Mulyani Meminta Pegawainya Kejar Penerimaan Negara Setelah 37 Pejabat Dilantik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan dilakukan terhadap 37 orang untuk posisi di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta beberapa posisi lainnya.

Jokowi Menunggu Pemerintahan Malaysia Minta Maaf Resmi Soal Bendera Indonesia Yang Terbalik

Presiden Joko Widodo, menyesali insiden bendera Indonesia terbalik yang tercetak dalam buku panduan pelaksanaan Sea Games 2017, di Malaysia. Jokowi, sapaan akrabnya, menanti permintaan maaf resmi pemerintah Malaysia.

PBB hanya Memverifikasi 16.056 Pulau dari 17.504 Pulau Di Indonesia

Kelompok Pakar untuk Nama Geografis Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Group of Experts on Geographical Names/UNGEGN) memverifikasi 16.056 nama pulau-pulau milik Indonesia. Delegasi Indonesia sebelumnya telah mendaftarkan 2.590 nama pulau ke PBB dalam pertemuan ke-30 UNGEGN dan Konferensi PBB tentang Standardisasi Nama Geografis (UNCSGN) ke-11 di Markas Besar PBB, New York pada 7-18 Agustus 2017.

Kebanyakan SMK di Indonesia Milik Swasta

Pemerintah saat ini sedang memetakan kepemilikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mendukung program vokasi. Peta SMK diperlukan salah satunya untuk menentukan anggaran yang dibutuhkan.

Berikut 10 Program Bappenas di 2018 Setelah Mendapatkan Anggaran Rp 481,9 T

Pemerintah menganggarkan belanja negara dalam RAPBN tahun 2018 sebesar Rp 2.204,4 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 481,9 triliun.