Presiden Jokowi Tidak Akan Memperlemah KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait usulan anggota panitia khusus hak angket DPR, Henry Yosodiningrat, terkait pembekuan sementara KPK. Jokowi menegaskan takkan membiarkan KPK diperlemah.

PKS Meminta Presiden Jokowi Bertindak Membantu Rohingya

Sikap tegas Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap minoritas Rohingya di Myanmar sangat dinantikan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera bertindak nyata menghentikan pembersihan etnis (ethnic cleansing) di Myanmar.

Berikut Perincian 245 Proyek Yang Sedang Dikerjakan Pemerintahan Presiden Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menggarap 245 proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2019.

Jokowi Menunggu Pemerintahan Malaysia Minta Maaf Resmi Soal Bendera Indonesia Yang Terbalik

Presiden Joko Widodo, menyesali insiden bendera Indonesia terbalik yang tercetak dalam buku panduan pelaksanaan Sea Games 2017, di Malaysia. Jokowi, sapaan akrabnya, menanti permintaan maaf resmi pemerintah Malaysia.

GP Ansor Mempertanyakan Ideologi Kepada Pihak yang Telah Menuding Jokowi Diktator

Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut C Qoumas bingung dengan adanya pandangan yang mengatakan Presiden Joko Widodo adalah seorang diktator. Bahkan, dia menilai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tengah melindungi Indonesia.

Menko Puan: Perindo Mendukung Jokowi, Melalui Politik Yang Lebih Stabil

Partai Perindo bakal memberikan dukungan kepada Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019. Jika keputusan ini disepakati dalam Rapimnas partai, maka akan dipertegas pada kongres akhir tahun ini.

Foto Putri Presiden Kyrgyzstan Sedang Menyusui Yang Menjadi Bahan Pembicaraan

Putri bungsu Presiden Kyrgyzstan jadi omongan publik lantaran dianggap terlalu sensual. Padahal, dalam gambar tersebut ditunjukkan dia menyusui anaknya yang masih bayi, namun hanya mengenakan bra dan celana dalam saja.

PKB Menyebutkan Belum Saatnya Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum menentukan arah dukungannya dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. PKB beralasan masih harus melakukan komunikasi politik dengan partai lain.

Solusi Mengatasi Kelangkaan Bukan Mengimport 75.000 Ton Garam dari Australia

Wakil Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Amirullah Setya Hardi mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang ingin mengimpor garam. Menurutnya, impor garam bukanlah solusi akhir dalam mengatasi kelangkaan komoditas itu di lapangan.

Djan Akan masang Badan Untuk Menangkan Jokowi

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz menyatakan akan segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan dengan Presiden, lanjut Djan, akan menyampaikan dukungan terhadap Jokowi di Pemilihan Presiden tahun 2019. 

Agresi Israel di Masjid Al Aqsa, Pemerintah Diminta untuk Bersikap

Pemerintah diminta bersikap terkait agresi tentara Israel di Masjid Al-Aqsa. Hal itu digaungkan seribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Selamatkan Al-Aqsa (Amsa) saat menggelar aksi solidaritas, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (21/7).

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan wacana reshuffle kabinet jilid III. Apapun alasannya, Karding mengungkapkan, perombakan kaki tangan pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PKB Menyerahkan Keputusan Kepada Presiden Jokowi Masalah Reshuffle

"Terserah mau motifnya apa, alasannya kinerja ataukah politik," ujar Karding sesuai acara diskusi di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 yang diterbitkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan banyak penolakan. Sejumlah pihak menilai Perppu tersebut hanya untuk menggebuk organisasi-organisasi yang selama ini kritis dan tak sejalan dengan pemerintah.

Menolak Perppu Ormas, Dewan Sayariah Solo Mengancam Akan Turun Ke Jalan

Penolakan disampaikan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), saat menggelar konferensi pers di Masjid Baitussalam Tipes, Laweyan, Solo, seusai salat Jumat (13/7). Hadir dalam acara tersebut, sejumlah ketua ormas Islam Solo, Ketua DSKS, Muinuddinillah Basri, Ketua Divisi Advokasi DSKS Abdul Rohim Ba'asyir dan lainnya.

Konflik Marawi Semakin Memanas, Presiden Duterte Dianggap Labil

Konflik bersenjata berkepanjangan di Kota Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Wilayah Otonomi Muslim Mindanao, Filipina dikabarkan bukan hanya karena sengitnya perlawanan kelompok pro Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Konon, sikap Presiden Rodrigo Duterte malah membikin pertikaian semakin memanas.

Tidak Ingin Dianggap Memuji, Bachtiar Nasir Menyebut Presiden Adalah Simbol Negara

Tujuh orang perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Minggu (25/6). Dalam pertemuan tersebut pemerintah tidak mendiskriminasi umat Islam dan juga Ulama.

Yusril Menawarkan Tiga Formula Rekonsiliasi Rizieq Dengan Pemerintah

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Bahkan dia telah menawarkan tiga formula perdamaian kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

Pria ini mengaku dipukul diduga karena ingin bersalaman kepada Presiden Jokowi.

Curhatan Seorang Pria Yang Mengaku Dipukuli Paspampres Ini Bikin Heboh

Sebagaimana diketahui bahwa Pasukan Pengamanan Presiden alias Paspampres merupakan pasukan militer khusus yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan hidup Very-Very Important Person (VVIP). VVIP yang dimaksud mulai dari Presiden RI beserta keluarga, Wakil Presiden beserta keluarga hingga tamu Negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, beserta keluarga mereka, yang berkunjung ke Indonesia. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memang memimpin dengan gaya khasnya blusukan ke berbagai daerah dan bertemu masyarakat langsung, membuat tugas paspampres jadi tak semudah sebelumnya. Pasalnya presiden sendirilah yang menginginkan agar tidak terlalu diberi jarak saat presiden RI ke-7 ini berinteraksi dalam blusukannya.

Meski memiliki standar prosedur yang tinggi dan ketat, namun kejadian tak terduga dalam pengamanan presiden rupanya memang bisa saja terjadi. Seperti kisah pemilik akun Eka Prasetya Hadi yang mengaku dipukul oleh paspampres saat menyaksikan presiden blusukan. Curhatan yang ditulisnya pada Sabtu (17/6) itu pun viral di media sosial dan sudah ribuan pengguna media sosial lainnya.

Aku cuma liat Bpk Presiden Jokowi lewat tapi Paspampres yg saya lingkari ini memukul perut saya sambil bentak "Rasah Salaman" (tidak usah bersalaman). Wong saya cuma liat saja.. Biarpun saya org kecil tapi saya laporkan penganiayaan baru (di)pecat kamu, mentang-mentang jadi Paspampres sudah kyk gitu," tulis Eka dalam postingannya, seperti dikutip Serbaberita Selasa (20/6).

Ada yang mendukung Eka untuk melaporkan kejadian tak terduga yang menimpanya itu, tapi banyak juga yang memintanya memaklumi karena pengamanan dalam keramaian oleh paspampres memanglah tidak mudah, mengingat ancaman bisa datang kapan saja. Pusat Penerangan TNI pun belum memeberi keterangan apapun saat brilio.net mencoba meminta tanggapan melalui akun resmi Puspen TNI.

Dalam website resminya pun dijelaskan bahwa paspampres memang memiliki tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan di manapun berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya saat berkunjung ke Indonesia.

Selain berbuka dengan air minum mineral, mereka juga menikmati buah-buahan yang berasal dari mobil presiden.

Dalam bulan Ramadan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya tidak mengurangi kegiatannya untuk blusukan dan bekerja. Bahkan kegiatan Presiden Jokowi terlihat lebih padat dari biasanya. Luasnya wilayah Indonesia membuat perjalanan presiden Jokowi kerap harus berbuka puasa di tengah jalan.