Menko PMK Mengakui Pemerintahan Butuh Banyak Masukan Dari Perguruan Tinggi

Menko PMK Mengakui Pemerintahan Butuh Banyak Masukan Dari Perguruan Tinggi

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berharap Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB ke depan diharapkan dapat menjadi center of excellence yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi. Selain itu siap terjun di masyarakat untuk berperan serta dalam membangun manusia Indonesia yang memiliki kepedulian sosial, berkarakter serta siap menghadapi dinamika perubahan sosial, ekonomi, lingkungan, maupun budaya.

Sementara sejumlah persoalan besar yang masih dihadapi Bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya adalah kemiskinan, kesenjangan, dan persoalan sosial. "FEMA IPB ini punya solusi untuk pekerjaan kami di Kemenko PMK, semua produk inovasi dan hasil penelitiannya tentu sangat berguna bagi bangsa," kata Puan dalam acara Dies Natalis ke-12 FEMA IPB di Kampus Dramaga Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Senin (7/8).

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya S, Wakil KEIN, Arief Budimanta, Rektor IPB, Herry Suhardiyanto, Deputi bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, Dekan FEMA IPB, Arif Satria, Jajaran Dosen FEMA IPB dan para mahasiswa.

Menko PMK menegaskan perlunya keterlibatan perguruan dalam pembangunan yang saat ini terus gencar dilakukan Pemerintah. Hasil inovasi dan riset mahasiswa, diyakini Menko PMK dapat jadi solusi tersendiri dalam menghadapi berbagai persoalan khususnya bidang pembangunan manusia.

IPB, tambahnya, dapat memberi banyak masukan dalam melakukan kerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko PMK terhadap K/L di bawah koordinasinya semisal untuk persoalan gizi, gaya hidup sehat, pembangunan karakter bangsa, dan sebagainya. 

"Karena walau bagaimana Pemerintah perlu banyak masukan terutama dari perguruan tinggi untuk jawab berbagai persoalan," kata Puan.

Menko PMK juga menyoroti kecenderungan pembangunan yang tidak terkendali yang saat ini terjadi di dunia. Selain berdampak pada kerusakan lingkungan, era pembangunan saat ini juga cenderung mendorong masyarakat dunia untuk menyepakati agenda global yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). 

Dalam konteks nasional, Menko PMK mengatakan bahwa Indonesia sejak 2012 hingga tahun 2042 berada dalam periode Bonus Demografi yang memiliki potensi untuk mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Kesempatan emas dari bonus demografi, menurutnya, dapat dioptimalkan dengan empat syarat dan kalangan perguruan tinggi dapat berperan penting untuk mewujudkan keempat syarat itu, antara lain kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, akumulasi tabungan nasional yang meningkat, dan adanya kesetaraan gender dan non-diskriminatif di pasar kerja.

Selain itu, menurut Menko PMK, pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan jika dan hanya jika kita memiliki karakter bangsa yang kuat, dilandasi sikap mental positif. Sesuai Inpres No 12 Tahun 2016, Presiden telah menginstruksikan implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental. 

"Sebagai salah satu nilai dalam Revolusi Mental, saya tidak akan pernah bosan untuk terus menyuarakan tentang gotong royong karena saya yakin bangsa ini tidak akan besar dan maju tanpa kerja bersama secara gotong royong," tegasnya. 

"Jika IPB sudah laksanakan KKN tematik Revolusi Mental, saya harapkan IPB jadi pelopor gerakan ini sekaligus jadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat dan berbuat nyata hingga masyarakat paham dan akhirnya mau berubah serta mengembalikan jatidiri bangsa sesungguhnya," pungkasnya.