Partai Demokrat Tidak Memaksa Pasang AHY Menjadi Pilgub Jabar

Partai Demokrat Tidak Memaksa Pasang AHY Menjadi Pilgub Jabar

Partai Demokrat sejauh ini belum memastikan terkait figur yang akan didorong di Pilgub Jabar 2018. Nama Dede Yusuf yang sempat muncul dalam beberapa survei, belum juga mengisyaratkan akan maju pada pesta demokrasi di Jabar.

Demokrat yang masih minim figur di Jabar untuk bisa bersaing dengan Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi tak ingin memaksakan memunculkan sosok ‎Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

‎"Enggaklah enggak. Demokrat enggak akan memaksakan mengusung AHY di Pilgub Jabar ini," ‎kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulandjana, Sabtu (9/9).

Dia mengatakan, AHY yang merupakan putra dari Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tengah dipersiapkan untuk menghadapi event politik skala nasional. "AHY itukan the next leader," imbuhnya. 

Sehingga Partai Demokrat tidak akan mendorong AHY yang pernah maju di Pilgub DKI Jakarta Februari lalu di Pilgub Jabar.

Dia melanjutkan, ‎Demokrat saat ini tengah fokus pada pendekatan tiga partai yakni PPP, dan PAN di Pilgub Jabar. Pendekatan ini sudah cukup mengusung calonnya sendiri dengan total 25 kursi keterwakilan ‎di DPRD Jawa Barat. 

Namun memang sejauh ini belum ada di luar tiga nama yang sudah masing-masing memiliki gerbong partai yakni Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, dan Dedi Mulyadi.

"‎Kita melihat itu figur di Jawa Barat masih banyak. Makanya kita bersepakat membuat wadah yang bisa dipakai siapa saja nanti yang menurut kriteria kita pantas untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kesempatan dibuka lebar," tuturnya. 

Dia mengakui, tiga partai tersebut memang belum resmi karena belum dikeluarkannya SK. Tapi dari beberapa pertemuan mereka sudah memiliki visi misi sama. Pihaknya juga mengaku masih melakukan kerjasama masih ada klausul-klausul yang perlu diperbaiki baik poin-poin terkait pemilihan level gubernur maupun pilkada 16 kabupaten‎ kota di Jawa Barat. 

"‎Jadi penandatanganan kita tunda dulu. Kita lihat masih ada yang harus diperbaiki lagi untuk memasukan poin bahwa selain pemilihan untuk gubernur kita harus memikirkan pilkada serentak di 16 kabupaten kota," imbuhnya.