Pendapat Yusril Terhadap Tolakan Wiranto Untuk Rekonsiliasi Dengan GNPF-MUI

Pendapat Yusril Terhadap Tolakan Wiranto Untuk Rekonsiliasi Dengan GNPF-MUI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, upaya rekonsiliasi bukan langkah tepat untuk memediasi GNPF-MUI dengan pemerintah. Sebelumnya, Habib Rizieq Syihab ingin ada upaya rekonsiliasi antara GNPF-MUI dengan pemerintah Jokowi-JK. 

Terkait hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, apa yang diungkapkan oleh Wiranto bukan sikap resmi dari pemerintah Presiden Joko Widodo. Yusril diminta oleh Rizieq sebagai mediator upaya rekonsiliasi tersebut.

"Pak Wiranto punya pendapat tadi, tapi saya belum yakin itu merupakan sikap resmi pemerintah," kata Yusril di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (21/6). 

Yusril mengaku siap sebagai menjembatani rekonsiliasi dengan pemerintah. Bahkan, dirinya mengaku sudah bertemu dengan beberapa pihak dari pemerintah membahas rekonsiliasi.

"Banyak bertemu, (untuk bahas rekonsiliasi in?) iya rekonsiliasi. Ada nanti, jangan ditanya lebih detail," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan upaya rekonsiliasi bukan langkah tepat untuk memediasi GNPF MUI dengan pemerintah. 

"Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya. Itu antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah itu namanya rekonsiliasi. Tapi warga negara dengan warga negaranya itu enggak ada istilah rekonsiliasi kurang tepat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/6).

Mantan Panglima TNI ini mengingatkan, proses hukum yang membelit Rizieq Syihab akan terus berjalan. Pemerintah tidak akan mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air. 

"Kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung," kata Wiranto.